Oleh: Irawan Santoso Shiddiq

Landasan hukum positif dimulai dari masa modern. Era modern dimulai tatkala konsep state (Negara) bergema. Itulah yang disebut Auguste Comte, memunculkan masyarakat positivistik. Kaum yang menaruh kepercayaan total pada Negara (state). Termasuk dalam membuat hukum. Dan ini dilanjutkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan tiada hukum tanpa dikeluarkan oleh Negara (state). Jadi apa yang disebut hukum adalah yang telah disahkan oleh Negara. Karena kaum positivistik atau modern menginginkannya.

Tentu ini dilandasi dari cara berpikir filsafat, yang bermula sejak Yunani Kuno itu. Disitulah kategori mengapa manusia harus tunduk pada apa yang dipercayainya. Karena dalam filsafat, seperti kata Descartes, manusia merupakan salah satu ruang penyelidikan. Hasil dari nalar itulah yang memberikan kesahihan. Namun hal itu dikritik habis oleh Martin Heideger, filosof Jerman abad 19. Beliau mengatakan tradisi filsafat telah salah dalam menggambarkan tentang manusia. Dia menganalisasi hasil analisi filsafat sebelumnya, tentang manusia. Filsafat telah meletakkan manusia sebagai “binatang rasional” (zoon logon echon). Sebelum era Socrates, teori manusia adalah lokus swa singkap kebenaran. Lalu setelah hadirnya filsafat, defenisi ‘manusia’ berubah menjdi ‘pembuat kebenaran berdasar logika’. Karena manusia dianggap memiliki nalar, yang melebihi dari ‘binatang’ lainnya. Makanya disebut ‘binatang rasional’.

Menurut Heideger, defenisi itu keliru jauh. Karena jauh dari Kebenaran. Dia mengistilahkan manusia dengan sebutan kata baru: Dasein (bahasa Jerman). Konotasinya berbeda dengan dasein dalam ilmu hukum. Jika diterjemahkan berarti “Ada di Sana” (Being There). Dasein (manusia) dianggap sebagai pencahayaan (lichtung) penyingkapan akan Ada (Being). Inilah yang menamatkan tentang teori humanisme, hasil buah filsafat. Karena teori filsafat telah meletakkan ‘esensialis’ diatas ‘eksistensial’.  Teori tentang ‘esensial’ inilah yang diadopsi kaum modernis Islam, dengan menjadikan syariat Islam hanya sebagai prinsip-prinsipnya semata. Mereka melompati fiqih, dengan langsung menuju pada maqashid syariah (tujuan syariah). Seolah sekilas hal itu benar, tapi jelas salah.

Dari Heideger sendiri, kritik atas teori esensial itu telah tegas. Dia membantahnya atas analisa manusia esensialis itu. Heideger mengatakan:

“Kita sendiri merupakan entitas yang harus dianalisis. Dua karakteristik Dasein (manusia) …. (adalah) prioritas pada ‘eksistensia’ diatas ‘esensia’ dan fakta bahawa Dasein dalam tiap kasus adalah milikku.”

Heideger menolak perangkap teori esensialis sebagai basis untuk memahami tindakan-tindakan manusia. Dia mengatakan tindakan-tindakan manusia bukan sebuah konsep, tetapi KEBERADAANNYA (BEING) ‘eksistensialis’. Lalu Heideger menolak tentang teori Dasein yang menyebutkan sebagai ‘sesuatu’. Karena individualistis manusia yang ‘aadanya’ adalah dalam tiap-tiap individu melalui Dasein-nya.

Dari situ Heideger ingin mengatakan bahwa segala teori filsafat tentang manusia, justru tak menemukan apa itu ‘manusia’. Melainkan hanya membawa tentang ‘konsep tentang manusia’. Sebagai misal, hukum positif mengatur tentang kepemilikan dan bukti identitas manusia. Manusia yang hadir, wajib dilabeli KTP. Kartu keluarga sebagai bukti berkeluarga. Paspor sebagai bukti sebagai warga negara. Inilah yang disebut tidak benar. Karena hanya melahirkan ‘konsep tentang manusia’. Kebenaran adalah bertitik pada manusia itu sendiri, bukan KTP yang menjelaskan manusia itu. Filsafat hanya melahirkan bahwa manusia harus dilabeli KTP atau kartu identitas. Inilah esensialis. KTP bisa mewakili manusia. ‘Surat kuasa’ bisa mewakili manusia. Inilah konsep dasar yang dijadikan hukum positif sebagai the living law. Inilah yang menurut Heideger, tak membawa pada kebenaran.

Shaykh Umar Vadillo menjelaskan, catatan terakhir pemikiran revolusioner Heideger tentang filsafat itu, ialah bahwa hasil metafisika tentang manusia telah menghasilkan depersonalisasi manusia yang menyebabkan penindasan atas manusia. Ini intinya.    

Heideger menggunakan argumen Scheler untuk menganalisis problematika ini. Argumen Scheler adalah: manusia bukanlah sebuah Hal, bukan sebuah substansi, bukan suatu objek. Ungkapannya yakni:

“Bagi Scheler, si persona tidak pernah dipikirkan sebagai sebuah Hal atau sebuah substnsi; melainkan si persona adalah kesatuan –unitas- yang hidup (living through) yang secara dialami di dalam dan dengan Pengalaman-pengalaman kita – bukanlah sebuah Hal yang semata-mata berpikir tentang yang berada di belakang atau di luar dari apa yang segera Dialaminya-. Persona tersebut bukanlah mirip Hal (Thingking like) dan Ada (Being) substansial (substansial Being). Juga bukan Ada (being) dari seorang persona yang seluruhnya terserap dalam Ada (Being) sebuah subjek dari tindakan-tindakan rasional yang mengikuti hukum-hukum tertentu.”

Dari sini Heideger telah menegaskan teori esensialis ala filsafat itu justru merupakan kebuntuan. Karena sama sekali tak menemukan Kebenaran. Heideger mendukung kembali pemahaman tentang eksistensialis. Manusia seutuhnya. Heideger telah mengajak untuk menjebol kembali hasil nalar yang mendefenisikan manusia sebagai esensialis.

Dalam teori hukum, derajat esensialis inilah yang digunakan mutlak. Dari situlah melahirkan kepemilikan saham. Manusia dianggap memiliki, setelah ada bukti otentik tertulis yang menjelaskan kepemilikannya. Dalam hukum tanah (agraria), mengubah struktur kepemilikan tanah yang dibuktikan oleh surat kepemilikan (Surat Hak Milik/SHM). Jadi  SHM, KTP, Kartu Keluarga, surat saham, itu buah dari pemikiran essensialis, yang menuru Heideger sama sekali tidak Benar. Karena tidak bisa mewakili Ada (Being). Inilah yang menurut Shaykh Umar Vadillo, Heideger sangat membawa kita pada pintu gerbang Islam. Untuk kembali memahami Islam.

Mari kita bandingkan soal esensialis dan eksistensialis dalam realitas. Hukum positif menegaskan kepemilikan sebidang tanah, dibuktikan dengan SHM atau sertipikat lainnya. Tentu atas otoritas yang keluarkan oleh state (negara) melalui lembaga yang dikuasakannya. Jadi negara (state) bisa memberikan kuasa pada institusi untuk mengurusi tanah. Ini sudah masuk teori esensialis. Lalu institusi itulah yang mengeluarkan surat kepemilikan tanah. Maka walaupun si pemilik (manusia), tidak berada di tempat atau di lokasi tersebut, tapi Negara menyatakan bahwa pemegang SHM itulah pemiliknya. Inilah teori esensialis itu.

Bandingkan dengan cara Islam mengatur. Melalui Sa’id bin Zaid RA día berkata, “Rasulullah SAW  bersabda, ‘Siapa yang mengelola tanah tak bertuan, maka día lebih berhak menguasai tanah tersebut,’”(HR. Imam Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Inilah yang dimaksud eksistensialis. Siapa yang mengelola tanah itu, dialah pemiliknya. Jadi kepemilikan tanah dibuktikan dengan Ada (Being). Tentu, dengan metode eksistensialis inilah tidak akan ada 1 orang, memiliki tanah sampai 10 ribu hektare. Sementara dia berada di Jakarta, tapi dianggap memiliki tanah hingga Kalimantan dan Sumatera. Tapi dengan eksistensialis, manusia hanya bisa memiliki tanah sejauh yang dia bisa kelola. Tak akan ada seorang manusia yang mampu mengelola tanah sampai 10 ribu hektare. Inilah bukti keadilan Islam.

Ini juga berlaku dalam Zakat. Fiqih Zakat mengatur pembayaran zakat mal (harta) wajib dengan benda yang dizakati. Itulah ‘ayn. Tak bisa dengan benda yang tak sesuai. Itulah eksistensialis. Sementara jika Zakat dengan uang kertas, yang seolah-olah dianggap bernilai walau diberikan oleh bank, maka tidak dianggap sah. Karena uang kertas hanya dianggap sebagai kertas belaka. Bukan benda yang berharga laiknya emas atau perak. Jadi zakat dengan ‘dayn’ sama sekali tak masuk dalam fiqih Zakat. Sementara para modernis Islam, merubah fiqih Zakat kontemporer. Mereka menghalalkan Zakat bisa dilakukan dengan ‘dayn’, dengan esensialis. Padahal itu menyalahi kebenaran, walau ditinjau dari sudut filsafat sekalipun. Apalagi dilihat dari fiqih Islam.

Dalam hal kepemilikan usaha, esensialis telah meletakkan bukti kepemilikan suatu usaha pada setoran modal. Pemilik usaha adalah yang memiliki modal. Itulah saham. Dalam usaha pembuatan sepatu misalnya, teori esensi membawa pemilik pembuatan sepatu adalah yang memiliki salam dalam usaha pembuatan sepatu itu. Pekerja, yang membuat dan mengerjakan sepatu, tak dikategorikan sebagai pemilik. Karena tak memiliki saham. Itulah yang disebut buruh atau pekerja. Jadi buruh akan selamanya menjadi buruh, tak pernah menjadi pemilik usaha pembuatan sepatu, sejauh dia tak menyetor modal. Inilah yang disebut badan usaha atau badan hukum.

Dalam Islam, usaha patungan itu disebut syirkah atau musyarakat. Dalam sebuah usaha patungan pembuatan sepatu, semua pekerja-nya adalah pemilik. Tak ada yang disebut pemilik usaha. Tapi seluruh yang mengerjakannya adalah pemilik usaha tersebut. Hingga tak ada status buruh dan majikan. Inilah keadilannya.

Esensialis juga melahirkan konsep manusia setara dengan badan usaha (hukum). Karena manusia diteorikan sebagai ‘sesuatu’, yang bisa memiliki ‘sesuatu’. Maka badan usaha atau badan hukum juga bisa memiliki ‘sesuatu’. Alhasil lahirlah teori bahwa subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Manusia disetarakan dengan perusahaan, firma, CV, atau badan usaha lainnya. Inilah yang disebut Shaykh Umar Vadillo bahwa esensialis yang lahir dari filsafat telah merendahkan manusia itu sendiri.

Dalam persidangan, bukti-bukti surat lebih dinomorsatukan ketimbang pernyataan manusia (saksi). Ini menunjukkan esensialis terbawa utuh dalam konsep negara hukum (rechtstaat). Ditambah teori bahwa segala yang tampak  dan bisa terbaca secara inderawi, itulah yang dianggap kebenaran. Alhasil surat atau bukti surat menjadi lebih penting dalam setiap sengketa persidangan. Karena bukti atau akta otentik bisa mewakili manusia itu sendiri. Sementara dalam Islam, kesaksian itu lebih utama dalam pembuktian. Sementara bukti surat atau akta pendukung, itu dijadikan nomor dua setelah bukti-bukti. Itu hanya bukti pendukung. Bukan didudukkan sebagai ‘bukti mahkota’. Jika dalam persidangan hukum positif, sekelas ‘saksi mahkota’ sekalipun akan kalah jika bukti surat menyatakan sebaliknya. Karena esensial mendahului eksistensialis.

Jadi bangunan hukum yang disusun oleh filsafat tentu beranjak dari teori esensialis atas manusia. Heideger memandangnya ini tak melahirkan Kebenaran. Karena hanya sampai pada ‘teori tentang manusia’. Bukan manusia itu sendiri. Dari esensialis yang menjadi ruh susunan hukum atau undang-undang, tentu ketidakadilan yang membahana. Selama 4 abad praktek hukum positif ini tentu telah bisa merasakan bagaimana ketidakadilan yang terkandung di dalamnya.

Fiqih Kontemporer


لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sungguh, kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun kalian pasti akan mengikuti mereka.” Kami bertanya; “Wahai Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani?” Beliau menjawab: “Siapa lagi kalau bukan mereka?” (HR Musim – Shahih)

Hadist Rasulullah Shallalahuallaihi Wassalam ini menunjukkan kebenarannya. Ketika modernis melejit, kemudian merambah dunia, disitulah sekelompok kaum muslimin mengajak dan menfatwakan umat juga harus mengikutinya. Itulah yang kita analisis sebagai modernis dan salafis. Dari gambaran sejarah yang terpapar, membuktikan bagaimana perjalanan itu.

Inilah yang membuat Islam kini tercerabut sampai akarnya. Islam hanya bersisa pada sholat, shahadat dan puasa saja. Sisanya menjadi musnah. Hilang. Yang muncul adalah Islam yang mengikuti pola barat. Dan itu merupakan anjuran dari modernis Islam. Merekalah yang membawa jalan ke sana.

Modernis berpikiran bahwa hukum positif ala barat bisa diterima muslimin. Logika yang digunakan adalah karena syariat Islam mengutamakan maqshid syariat, ketimbang pelaksanaan hukum itu sendiri. Alhasil seiring munculnya negara-negara, muslimin pun dibawa ikut mendirikan negara. Ikut membuat konstitusi Islam, bank Islam, sampai asuransi Islam. Semua pola yang berkembang diikuti dan dianggap itulah syariat. Inilah fakta tentang kaum yang mengikuti kuffar sampai lubang biawak.

Sultan Abdul Hamid II di Kesultanan Utsmani telah membuktikan bagaimana dia berupaya membawa Utsmani kembali kepada Islam. Tapi beragam rintangan menghalanginya. Tapi setidaknya Sultan Abdul Hamid memberikan bagaimana percontohan bagi muslimin dalam bertindak menghadapi modernis ini.

Cara berpikir modernis secara sengaja atau tidak sadar, telah merasuki jamak kaum muslimin. Inilah yang menuntut umat Islam seolah harus membangun rumah sakit Islam menyamai rumah sakit kuffar, sekolah dan perguruan tinggi Islam, sampai bank-bank Islam. Yang paling parah adalah tatkala memaksakan pola qiyas untuk memasukkannya dalam fiqih. Misalnya Presiden di qiyaskan sebagai Ulil Amri Minkum, Perdana Menteri di qiyaskan dengan Grand Wazir, Menteri di qiyaskan dengan wazir, negara di qiyaskan dengan Daulah, uang kertas di qiyaskan dengan Dinar Dirham yang berupa emas dan perak. Inilah kekeliruan fatal dari modernis Islam. Hasilnya adalah menghilangkan Islam itu sendiri. Karena hampir 3 abad berjalan, pola modernis ini sama sekali tak membuat kemenangan bagi muslimin. Malah makin memperparah kondisi muslimin. Di era mu’tazilah berkembang sekalipun, muslimin tak meninggalkan syariat. Tapi di era neo mu’tazilah ini, justru membawa muslimin tercerabut dari akarnya: Islam.

Pola modernis inilah yang membawa kitab-kitab fiqih menjadi tak berguna, dengan dalih tak bisa dilaksanakan. Alhasil sikap yang diambil adalah mengadopsi kitab babon hukum rechtstaat dan menambahi kekurangannya dengan membuat Kompilasi Hukum Islam (KHI). Inilah letak masalah utamanya.

Karena dengan demikian memunculkan fiqih baru yakni fiqih kontemporer. Ini fiqih kekinian. Fiqih ini seolah-olah mengatur syariat Islam setelah di modernisasi. Zakat misalnya. Inilah diutak atik hingga berubah rukunnya. Syariat menetapkan Zakat ditarik dan dibayarkan kepada AMR Islam. Itulah Ulil Amri Minkum. Dalam pelaksanaannya, selama ini Zakat ditarik dan dibagikan oleh Sultan, Khalifah atau Amir. Tapi modernis merubahnya. Zakat menjadi kewenangan Presiden atau kepala negara. Dengan qiyas bahwa kepala negara itu adalah pemimpin (Sulthon). Inilah kesalahan fatal. Karena dari rangakaian peristiwa terbentuknya state, mulai dari Monarkhi Inggris sampai Republik Turki, pola state selalu dipengaruhi bankir dibelakangnya. Bagaimana mungkin, pemimpin yang menjadi atribut bankir, kemudian muslimin serta merta menganggapnya itu pemimpin dan layak untuk mengambil Zakat muslimin? Tentu secara rasio atau logos, ini sama sekali tak ketemu. Inilah terpengaruh pada pola pikir esensial filsafat.

Lalu tatkala hukum positif menetapkan manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum. Modernis malah menambahkan badan usaha (badan hukum) sebagai wajib Zakat juga. Karena di satu sisi badan hukum sebagai wajib pajak. Maka layak dijadikan wajib Zakat. Ini fiqih yang tak ada dasarnya dalam Islam. Karena badan usaha atau badan hukum tak terwujud. Itu awang-awang. Bagaimana mungkin sesuatu yang bukan sesuatu, dikenakan zakat. Lalu siapa yang akan mendapat pahala, pemegang saham kah? Mayoritas pemegang saham-kah? Direktur utama kah? Atau seluruh karyawan perusahaan itu? Ini tentu sudah jauh dari fiqih Islam.

Jadi jika anjuran modernis Islam bahwa Islam harus diubah, tentu saja keliru. Islam tak perlu berubah, apalagi menjadi mengikuti Corpus Iuris Civilis ala Romawi pagan itu. Karena Islam memiliki aturan sendiri yang bersifat mengikat bagi muslimin.

Allah Subhanahuwataala berfirman:

مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ

فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” (QS Al-Maidah ayat 48)

Inilah jalan satu-satunya bagi muslimin untuk meraih kebenaran. Karena Corpus Iuris Civilis atau Code Napoleon itu merupakan ‘kebenaran’ versi filsafat yang bersumber dari rasio manusia. Dan itu tak menunjukkan kebenaran. Karena justru mendatangkan kebathilan. Msa 3 abad telah menjadi bukti matang bagaimana kebathilan yang didatangkan dari penerapan sistem hukum berlandas logos itu.  

Allah Subhanahuwataala juga berfirman:

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu…”(QS Al Maidah ayat 49)

JALAN KEMBALINYA HUKUM ISLAM

Kini sudah saatnya muslimin kembali pada sistem hukumnya, yang tentu saja merujuk Al Quran. Bukan sekedar esensinya, tapi eksistensialisnya. Karena tak bisa Al Quran diterapkan hanya prinsip-prinsipnya semata. Karena di sanalah terkandung keadilan didalamnya. Tatkala penerapan hukuman qishash, hanya dipertinggal pada prinsipnya, hingga jadi menerima hukuman penjara, dengan prinsip sama-sama efek jera, tentu kegagalan terjadi. Karena efek jera bukan itu esensinya. Tapi orang yang di qishash, hukum potong tangan misalnya, dia akan terbebas dari hukuman di akhirat kelak jika telah di qishash di dunia. Begitu juga pezina yang dirajam sampai mati. Di akhirat nantinya tak akan dikenakan hukuman lagi. Dosa-dosanya tak membebani amalnya dalam timbangan Mizan di akhirat. Tentu bukan sekedar esensi efek jeranya yang dikejar. Tapi hukuman dan penghukuman itu menentukan penghapusan dosa seseorang. Dan itu tak bisa digantikan dengan hukuman penjara.

Uang kertas, sampai kapanpun tak akan bisa menggantikan Dinar emas dan Dirham perak. Karena emas adalah emas. Kertas adalah kertas. Ketika bankir merubahnya hingga menjadi seolah-olah bernilai, justru hal itu mengelabui. Karena bankir tak pernah bisa mencegah terjadi inflasi pada uang kertas itu. Inilah yang membuat kemiskinan makin terus bertambah. Sementara para bankir tak pernah kalah dalam bisnis uangnya. Dan sampai kapanpun kertas tak bisa digunakan untuk syariat Islam. Karena fitrahnya bukan uang.

Maka jalan kembali bagi muslimin adalah kembali menjalankan syariat Islam. Hukum Islam. Bukan sekedar sholat, puasa, shahadat belaka. Melainkan seluruh hukum yang telah diperintahkan Al Quran. Ibnu Taimiyyah membagi isi kandungan Al Quran menjadi dua bagian besar: ibadah dan muamalah. Ulama lalu melengkapinya. Ibadah itulah rukun Islam. Mulai dari syahadat, sholat, puasa, Zakat dan haji. Sementara muamalah itulah jinayat, munakahat, mukasamat, siyasah, mahkamah, muamalah, wirasah, sultaniyya, dan lainnya. Ini semua sumbernya adalah Al Quran.

Keseluruhan ini adalah perintah. Untuk menjalankannya mengikuti Sunnah. Itu yang dicontohkan Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam. Perintah Al Quran itu tak bisa disetarakan sebagai esensialnya semata. Hingga langsung lompat pada maqashid syariat. Karena dengan demikian maka melewati Sunnah. Menjalankan Al Quran tanpa Sunnah itu mustahil.

Dari Sunnah itulah ada yang Sunnah ucapan (qauliyah), Sunnah perbuatan (fi’liyah) dan Sunnah ketetapan (taqriyah). Nah, pelaksanaan Sunnah Nabi ini tentu dicontoh oleh Sahabat, yang diikuti Tabiin dan Tabiit Tabiin. Inilah yang disebut Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam sebagai generasi terbaik dalam Islam.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

خَيْرَ أُمَّتِـي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

Sebaik-baik umatku adalah pada masaku. Kemudian orang-orang yang setelah mereka (generasi berikutnya), lalu orang-orang yang setelah mereka.” (Shahih Al-Bukhari, no. 3650)

Inilah sumber mata air murni bagaimana contoh Islam diterapkan. Inilah blue print dalam Islam. Dari sanalah tali temali untuk mencontoh Sunnah bisa diakses. Tentu untuk menuju bagaimana Al Quran dipraktekkan Nabi semasa hidupnya. Nah, metode aksesnya itulah yang memunculkan metodologi. Inilah yang dikenal dengan mahdhab. Asal katanya dari ‘da ha ba’ artinya jalan.

Para ulama telah memberikan gambaran bagaimana jalan yang baik dalam menggapai Sunnah. Itulah Imam Malik, Imam Syafii, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Mereka berempat yang mahdhabnya dianggap terbaik hingga bisa dilaksanakan.

Imam Malik mengedepankan penekanan pada Amal ahlul Madinah. Penerapan Sunnah yang mengikuti penduduk Madinah awal. Inilah yang dianggap terbaik dalam mencari Sunnah yang benar. Misalnya jika ada Hadist tapi  bertentangan dengan amal Madinah, maka dipilih Amal Madinah yang layak diikuti. Contohnya soal ludah anjing. Ada Hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang air liur anjing yang najis dan disama’tujuh kali. Jika merujuk Imam Malik, Hadist ini tak wajib diikuti karena penduduk Madinah awal berbiasa berburu hewan dengan menggunakan anjing. Dan sambil berburu itu tentu sering dijilati anjing, dan tak disama’ sampai tujuh kali.

Nah metode Imam Syafii, meletakkan Sunnah berlandaskan pada Hadist dan derajat hadistnya. Jika Hadist yang shahih, maka itu adalah mahdhabku, kata Imam Syafii. Artinya menekankan pada pendekatan Hadist yang shahih. Dari sinilah memunculkan ilmu Hadist. Artinya hadist yang diriwayatkan sahih, jelas perawinya dan bisa dipertanggungjawabkan, maka itulah yang wajib diikuti. Karena di masa Imam Syafii kala itu Hadist banyak berseliweran liar tanpa jelas perawinya dan belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Imam Syafii menekankan hadist yang shahih yang bisa diambil.

Sementara Imam Hanafi memiliki metodologi agak berbeda. Karena beliau tinggal di Kuffah, yang filsafat banyak berpengaruh. Imam Hanafi menekankan pendekatan mpdel ra’i. Ini berbeda dengan logos atau rasio. Melainkan akal. Tentu hanya sebatas dalam melihat hadist. Contohnya dalam soal Hadist air liur anjing tadi, perlu ditelaah lagi. Karena ternyata Abu Hurairah yang meriwayatkan Hadist itu tak melakukannya. Dia hanya melakukan sama’ tiga kali. Bukan tujuh kali. Jadi hadist itu tak bisa dijadikan landasan.

Sementara Imam Hambal memberlakukan jalan yang tekstualis. Berlandaskan hadist-hadist yang dituliskan dengan jumlah yang banyak.

Nah, dari mahdhab inilah Sunnah bisa dilaksanakan. Dan titik pentingnya, mahdhab bukan golongan atau sekte. Sama sekali jauh. Mahdhab itu hanyalah jalan. Dipilih salah satu, maka syariat akan berjalan. Sunnah akan ditegakkan. Dan mahdhab hanya menggali soal-soal furu’ dalam Islam. Bukan masalah ushul. Misalnya, soal sholat, Dinar Dirham, puasa, qishash, muamalat jual beli, dan lainnya itu tak masuk wilayah mahdhab. Ini berbeda dengan pola modernis. Mereka telah membawa supaya meninggalkan ushul Fiqih! Meninggalkan syariat, dan mengajak mengikuti ‘syariat’nya kaum kuffar.

Mereka mengganti Sunnah dengan kodifikasi atau kompilasi hukum Islam. Alhasil Al Quran menjadi tak diterapkan. Disinilah Islam hilang.

Tentu di era jahiliyyah ini, masa modernis ini, Islam menjadi hilang dan terasing. Penerapan kembali hukum Islam, menjadi asing. Tapi jalan kembalinya syariat telah membentang. Preseden sejarah telah menunjukkan bagaimana Presiden dikendalikan bankir. Bagaimana Raja dan Monarkhi hanya budak para bankir. Inilah musuh utama umat Islam kini. Karena disanalah sarang nahi munkar bersarang. Merekalah para budak syaitan dalam wujud manusia. Yang telah banyak merubah fitrah alam. Jadi musuh Islam bukanlah Nasrani atau Yahudi. Bukan pula Presiden atau Raja. Melainkan kuffar. Merekalah yang harus dijadikan target utama. Dan itu menginduk pada banking sistem. Karena merekalah yang kini mengendalikan dunia hari ini. Mereka imperium yang berkuasa. Bertahta tapi tak di istana negara.

Senjata utama bankir adalah uang kertas atau byte komputer yang diproduksi dari sistemnya. Bank. Tatkala ini hilang, maka kekuasaannya akan lenyap. Tatkala bank tiada, maka pengaruh sihirnya lenyap. Inilah musuh yang wajib dijadikan target utama. Tapi memusuhinya bukan dengan cara merusak fisiknya.

Allah Subhanahuwataala berfirman:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81)

Dan katakanlah: Telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. (17: 81)

Inilah kata kuncinya. Umat kini hanya harus kembali pada Islam. Menegakkan kembali Islam. Menghadirkan kembali yang haq. Maka kebathilan akan musnah dengan sendirinya. Shaykh Abdalqadir as Sufi mengatakan, apa yang dulu mereka buang (modernis), kini saatnya kita pungut dan gunakan kembali. Inilah jalan keluarnya.

Musuh utama telah terdefenisi. Itulah bankir yang lahir dari produk filsafat, yang menentang kehadiran Tuhan. Tentu Islam harus sebaliknya. Senjata utama bankir adalah produknya: uang kertas itu. Maka kita harus kembalikan Dinar Dirham, supaya sihir kertasnya kembali hilang. Dengan begitu kekuatan bankir akan melemah dengan sendirinya.

Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah Shallahuallaihi wassalam yang mengatakan:

“Akan tiba suatu masa dimana tidak bisa tidak umatku menggunakan kuning (emas) dan putih (perak) sebagai alat untuk mengembalikan agama dan dunianyaa.” HR Thabrani.

Inilah nubuwat dari Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam. Namun kehadiran Dinar Dirham tak bisa begitu saja. Karena memiliki fiqihnya juga. Syarat kehadirannya haruslah di tangan seorang AMR Islam. Inilah pemimpin Islam. Yang disebut Sultan atau Khalifah.

Allah Subhanahuwataala berfirman:

Yaa ayyuhalladziina aamanuu athii’ullaha wa athii’urrasuula wa uulil amri minkum, fain tanaaza’tum fii syai-in farudduuhu ilallaha warrasuuli inkuntum tu-minuuna billahi walyaumil aakhiri, dzalika khairun wa-ahsanu ta-wiila.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 59)

Imam Qurtubhi dalam tafsirnya terhadap ayat tersebut berkaitan dengan tugas dan kewajiban seorang pemimpin (Amir, Sultan dan Khalifah):

1. Menetapkan dan mengotorisasi awal Ramadhan, dua shalat Id (Idul Fitri dan Idul Adha) dan shalat Jum’at

2. Menjamin kemurnian dan kebenaran timbangan dinar dan dirham

3. Menjamin dan menjaga kebenaran takaran, ukuran, dan timbangan di pasar

4. Menunjuk petugas zakat, menarik, dan mendistribusikannya menurut ketentuan yang ada

5. Menyiapkan diri untuk memimpin jihad, dan bila berhasil, mengumpulkan dan membagikan harta pampasan (ghanimah)

6. Menarik jizya (pajak yang dikenakan kepada non Muslim)

Nah, inilah titik awal memulainya. Umat Islam harus kembali berjamaah di bawah seorang AMR. Inilah yang memimpin pelaksanaan Al Quran, yang notabene adalah syariat. Inilah seperti era Sultan Abdul Hamid II dan eranya para muslimin terdahulu. Muslimin dipimpin oleh seorang Sultan. 

Tentu dalam pelaksanaan syariat sama sekali tak dibutuhkan mutlak hukum-hukum tertulis, yang hanya bisa diakses oleh inderawi. Karena Al Quran sendiri pada dasarnya tidak tertulis. Kala diturunkan Jibril kepada Muhammad Shallahuallaihi Wassalam, Al Quran itu bukanlah tertulis. Sementara yang dicetak dan dijadikan kitab, itu yang disebut mushaf Al Quran. Tentu sama sekali tak butuh Undang-Undang atau staatblaad yang disahkan oleh Lembaran Negara. Penegakan syariat sama sekali tak membutuhkan undang-undang, seperti sedia kala.

Dengan adanya AMR, maka Dinar Dirham lahir. Adanya Dinar Dirham, maka rukun Zakat bisa disempurnakan. Karena Zakat Mal bisa kembali ditunaikan pada AMR dan disebarkan pada mustahiq dalam bentuk ayn, bukan dayn. Maka diperlukan pasar Islam yang terjamin keadilannya. Disinilah muamalah bisa kembali. Inilah jalur awal kembalinya syariat Islam. Dengan demikian berada di bawah AMR dan kembali berjamaah bersama-sama adalah kemutlakan umat hari ini. Tanpa adanya AMR, umat tak terhubung pada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahuwataala.

Dari situlah fiqih Islam yang lainnya bisa diterapkan secara bertahap. Seperti penerapan Islam secara bertahap di era Rasulullah Shallahuallaihi wassalam. Tentu ini jalan yang asing. Karena Islam telah menjadi asing.

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

Islam datang dalam keadaan yang asing, akan kembali pula dalam keadaan asing. Sungguh beruntungnlah orang yang asing” (HR. Muslim no. 145)


Maka, mari menjadi yang terasing dan yang beruntung. Barrakallah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *